jump to navigation

Envelope Journalism dan Serikat Pers Januari 22, 2008

Posted by orangmiskin in sosial.
Tags: , , , , , ,
trackback

Envelope

Bodrek dalam bahasa jurnalistik berkonotasi negatif. Istilah bodrek merujuk pada segerombolan wartawan, tanpa media yang jelas, kerjanya masuk ke instansi pemerintah atau swasta, meminta angpao ke narasumber, kadang dengan mengaku wartawan dari media resmi.

Secara kata, bodrek adalah nama sebuah produk obat sakit kepala. Hanya saja, saya tidak tahu kenapa harus kata itu yang digunakan untuk merujuk prilaku orang-orang yang mengaku wartawan ini. Kenapa tidak paramex atau Decolgen misalnya. Toh keduanya juga obat sakit kepala. Kenapa mesti Bodrek. But no problem, saya tidak ada maksud untuk mengubah istilah itu.

Wartawab Bodrek, maksudnya mungkin wartawan yang selalu “sakit kepala” setiap bertemu narasumber. Dengan sebutir bodrek, sakit kepalanya hilang. Dalam dunia yang selalu bergegas ini. Bodrek tentu saja bermakna amplop. Dan perkara inilah yang menimbulkan citra negatif wartawan di mata masyarakat. Ibaratnya, kalau pejabat ketemu muka wartawan disebuah acara, maka yang terbayang olehnya adalah pitih kalua.

“Alah adoh pula wartawan disiko. Pitih kalua lo ko,” pernyataan itu pernah dikatakan oleh seorang kepala dinas kepada teman saya, belum lama ini. Meski si kepala dinas bercanda, mengingat hubungan teman saya ini dengannya sudah sedemikian eratnya. Tapi itulah ralitas dan padangan dominan masyarakat terhadap pemberi kabar ini.

Nyatanyta budaya amplop bukan hanya dominasi Bodrek. Wartawan dari media resmi, bahkan media yang cukup besar pun menerimanya. Hanya saja tidak seperti Bodrek, imbalan dalam peliputan berita bukan hal yang utama bagi kelompok kedua ini. Yang perlu tentu saja content dari acara atau pembicaraan narasumber. Dan imbalan itu hanya sisi keberuntungan saja.

Dari kebiasaan, dia akan menjadi budaya. Pepatah mengatakan, bisa karena biasa. Untuk perkara imbalan, amplop atau apapun namanya, larangan tegasnya memang tidak pernah diatur. Saya sudah bolik-balik Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tidak ada kata-kata yang memuat “wartawan Indonesia dilarang menerima imbalan”. Yang ada adalah, pada pasal 4 KEJ “Wartawan tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan tulisan, gambar, suara atau suara dan gambar yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak”.

Kalau boleh saya menafsirkan, kalimat diatas bernada subjektifitas. Ada unsur subjektif dalam kata-kata “yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak”. Artinya, kalau sebuah pemberitaan objektif, tidak masalah menerima imbalan. Logika terbaliknya seperti itu.

Tiadanya aturan tegas membuat organisasi wartawan terbelah menyikapinya. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Untuk yang melarang, mungkin Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bisa disebut. Organisasi yang didirikan wartawan aktivis nan idealis ini, mengaharamkan amplop.  Walau beberapa teman sesama pekerja pers menyebutkan AJI memang menolak amplop, tapi menerima isinya. “Buang amplopnya, terima isinya,” ungkap seorang rekan mengomentari idealisme AJI.

Entah karena sudah biasa diminta, maka disetiap instansi pemerintahan selalu diianggarkan dana akomodasi untuk wartawan. Jumlahnya beragam, tergantung instansi itu. Saya pribadi kadang malas masuk ke instansi-instansi itu, karena pada akhir wawancara sering diselipkan sesuatu.

“Ambilah ini dari pribadi bapak, seperti bapak ngasih ke anaknya,” salah seorang kepala dinas mengatakan itu, ketika saya bersikuh untuk tidak menerima. Bukannya sok suci, hanya saja bertentangan dengan nurani.

Kata pribadi dan hubungan ayah anak itu adalah kata pemungkas dari mereka jika ada wartawan yang menolak. Saya yang idealismenya nanggung ini, akhirnya tidak sampai hati juga. Ada justifikasi memang, seperti “Saya tidak minta tapi dikasih. Mang ada doa nolak rejeki”.

Pers adalah cerminan masyarakat. Dia adalah pantulan apa yang sebenarnya terjadi dimasyarakat. Pers yang bobrok, juga pertanda bobroknya masyarakat. Tradisi amplop dan wartawan bodrek, tidak mungkin akan berkembang jika masyarakat tidak ikut menyemainya. Tidak mungkin wartawan menerima imbalan dalam peliputan berita, jika sebuah instasi pemerintahan atau swasta tidak menganggarkannya.

Raden Ngabehi (R Ng) Ranggawarsita, seorang pujangga zaman baolak pernah meramalkan akan datangnya sebuah zaman yang disebutnya kalabendu alias Kaliyuga atau zaman edan. Ramalan itu memang sedang terjadi sekarang. Saat ini kita dihadapkan pada era pardoksal. Masa sulit. Kebenaran dan ketidakbenaran saling tumpang tindih. Garis merah antara haram dan halal makin dikaburkan. Ujung-ujunganya, sering bertentangan dengan nurani.

Amenangi jaman edan
ewuh aya ing pambudi
melu edan nora tahan
yen tan melu anglakoni
boya kedumen melik
kaliren wekasanipun

Demikian syairnya dalam Serat Kalatidha (dikutip dari R Toto Sugiharto : Berita tak pernah Berakhir, Nuansa 2006, hlm 86). Maknanya begini, hidup dizaman kegilaan serba repot, apabila tidak ikut arus kwatir tidak memperoleh bagian. Tapi kalaupun ikut arus, rasa-rasanya kok ngak tahan. Masing-masing individu dihantui rasa takut kelaparan. Ngak ngikut ngak makan, ngikutin tapi nuarani menentang. Gimana dong?

Menempuh hidup dijalan pena adalah cara terindah untuk mati. Kalimat itu tiba-tiba saja meluncur dari kepala saya. Saya yakin itu ucapan seorang tokoh, saya lupa namanya. Begitu idealkah kehidupan jurnalis. Mungkin. Ada rasa ekstatse, disetiap kejadian, jurnalis adalah orang pertama mengatahui detailnya. Tetapi pujian setinggi langit itu tidak lagi relevan sekarang. Kebutuhan hidup yang meningkat dan meruyaknya materialisme dalam masyarakat kita menyebakan ekonomi biaya tinggi. Wartawan juga manusia. Gaji di kantor tidak mencukupi bahkan tidak mencapai UMP (Upah Minimum Propinsi) atau bahkan tidak digaji dikantornya. Kalau kondisinya seperti itu apa yang dilakukan.

Makanya wajar saja parktek dan budaya amplop menjadi salah satu alternatif. Tidak jarang pendapatan wartawan dari amplop dan saudaranya ini melebihi gajinya sebulan. Itu raelitasnya. Sebenarnya, saya “manapuak aie di dulang” menuturkan realitas ini. Tapi tidak ada yang perlu disembunyikan. Semua orang tahu, walau banyak yang pura-pura tidak tahu.

Sebagai bagian dari unit produksi, wartawan merupakan sekrup utamanya. Jika ini rusak atau lecet, keseluruhan produk tidak akan berkualitas baik. Makanya jangan heran jika banyak orang mengatakan jurnalisme hari ini tidak lebih dari jurnalisme statment. Jurnalisme yang gemar mengutip kata-kata pejabat dan orang penting. Jurnalisme hari ini makin kering.

Industri media, terutama media lokal, masih menganggap wartawan sebagai faktor produksi semata. Bukan aset perusahan. Sebagai faktor produksi tentu saja posisinya tidak lebih dari mesin. Akibatnya, kualitas turun dan kredibilitas media di mata masyarakat juga anjlok. Ujung-ujungnya tentu saja oplah koran turun. Tidak ada lagi liputan mendalam seperti yang dibuat sesepuh kita. Saya kira belum ada yang bisa menandingi liputan si maknyus Bondan Winarno, Bre X : Sebongkah Emas di Kaki Pelangi. Sebuah liputan tentang cadangan emas fiktif di Kalimantan Timur. Winarno mencuriga Micheal de Guzman, ahli eksplorasi Bre X,  memalsukan core sample emas. Atau yang lebih mendunia, liputan John Hersey, yang berjudul Hiroshima.

Lalu apa yang harus dilakukan? Saya berpendapat, wartawan tidak lebih dari seorang buruh. Untuk memperjuangkan nasib sendiri kita tidak bisa menunggu ratu adil datang. Yang mesti dilakukan saat ini adalah berhimpun dan membentuk serikat pers. Sebuah organisasi. Mungkin bentuknya sama dengan organisasi buruh. Apa bisa?

Belajar dari pengalaman saya membangun organisasi mahasiswa selama 4 tahun, saya agak pesimistis bisa terbentuk serikat pers di Sumbar. Egosime, serba cepat, dan pragmatisme, agaknya sudah menjadi salah satu budaya kita. Setidaknya itu kesan yang saya dapatkan selama membangun organisasi mahasiswa, yang kemudian juga hancur. (nto)

Iklan

Komentar»

1. nanang - Februari 17, 2008

Mendirikan serikat pers adalah salah satu cara menghapus budaya amplop. Tapi metode “perlawanan” yang membuat pekerja pers berhadap-hadapan dengan pemilik modal tidak menyelesaikan seluruh masalah. Paling baik adalah melepas ketergantungan wartawan dari perusahaan medianya. Wartawan memiliki nilai tawar yang tinggi sehingga selain bisa menolak amplop juga tidak kikuk di depan perusahaannya sendiri. Wartawan juga harus bisa menjadi pemilik perusahaan atau pemilik media itu sendiri.

2. sururudin - September 28, 2008

wah tega-teganya orang menyebut bodrek terhadap seorang wartawan .Apa pada tidak tahu resiko seorang wartawan di negeri ini direpublik mafia ini . Memangnya wartawan tidak pusing jika setiap waktu demi ungkap kebenaran ia harus siap mati.

3. lili ramli - Oktober 13, 2012

gak semua wartawan bisa dibilang Bodrek….contohnya kita2 disini senantiasa berpedoman dgn UU Pers Tahun 1999…maju teruus buat kuli tinta yg ada disluruh Indonesia tunjukan kepada Rakyat arti keadilan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: