cerita pagi

Dana BLT untuk 480 warga miskin di Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Pesisir Selatan, dipotong walinagari dan perangkat kenagarain lainnya. Tiap penerima BLT diharuskan menyerahkan Rp 10 ribu sampai Rp 50 ribu saat pengambilan kupon.

Informasi yang disampaikan ninik mamak Nagari Taratak Sungai Lundang, lewat salah seorang anggota Badan Musyawarah (BAMUS), Masludin, di redaksi koran ini, Minggu (27/7), menyebutkan modus yang digunakan adalah dengan meminta penerima BLT menyerahkan uang biaya “menebus” kupon BLT. Biaya yang dikenakan beragam mulai Rp 10 ribu sampai Rp 50 ribu, tergantung keadaan warga miskin tersebut.

“Bukan itu saja, penyerahan kupon BLT itu juga disangkutpautkan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kupon baru diserahkan kalau yang bersangkutan sudah membayar PBB nya. Padahal banyak orang msikin itu yang belum membayar pajak,” katanya. Masludin menyebutkan, perjuangan warga miskin itu juga didukung seluruh ninik mamak dan pemuka masyarakat Taratak Sungai Lundang.

Nagari Taratak Sungai Lundang memiliki tiga kampung yaitu Taratak, Desa Baru dan Sungai Lundang. Di tiga kampung ini, 480 warga miskin menerima dana kompensasi BBM yang sudah mulai dibayarkan sejak Kamis (24/7) lalu.

Sama dengan penerima BLT lainnya, warga miskin di Nagari ini harusnya juga mendapatkan uang Rp 100 per bulan atau Rp 300 ribu per tiga bulan per orang. Namun saat menyerahkan kupon ke masing-masing penerima BLT, petugas nagari yang mengantarkan meminta uang administrasi.

Pemotongan dana BLT itu sudah dikonfrontir BAMUS ke pejabat nagari, namun walinagarinya menjelaskan uang itu diberikan secara sukarela oleh masyarakat, bukan paksaan. “Kami sudah tanyakan kepada walinagarinya, katanya itu sukarela masyarakat. Tapi kata masyarakat lain lagi, memang diminta. Kalau tidak kuponnya tidak diserahkan,” tambah pria yang sehari-hari tinggal di Kota Padang ini.

Dikatakannya, setelah dilaporkan kepada sekretaris kecamatan, sebagian uang itu dikembalikan lagi kepada warga miskin ini. Tapi tidak semuanya.

Wali Nagari Taratak Bizar Tolani SPd lewat HP nomor 0813749737XX, tidak bisa dihubungi. Demikian juga Camat Koto XI Tarusan Gunamwan SSos MSi juga tidak bisa dihubungi. Beberapa kali koran ini menghubunginya lewat telepon seluler 08116600XXX, nomor yang bersangkutan tidak aktif.

Sementara itu Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, Rabu (30/7) mengakui adanya pemotongan itu. Namun dirinya sudah mengintruksikan kepada camat Tarusan agar uang itu dikembalikan lagi. Uang BLT katanya, tidak boleh dipotong dengan alasan apapun. Karena untuk setiap perangkat nagari itu, sudah ada alokasi khusus biaya pencairan BLT.

“Informasi dari camat, katanya uang itu sudah dikembalikan. Uang BLT tidak boleh dipotong. Kalau pun nanti ternyata ada juga pemotongan, kita serahkan pada proses hukum,” kata Nasrul Abit. (nto/y)

Sumber Gambar : Jawapos