cerita pagi

Pernah mendengar nama Taluak Buo? Tidak banyak mungkin yang tahu daerah ini. Secara administratif kampung kecil yang mayoritas penduduknya nelayan itu adalah bagian Kota Padang. Namun kontras dengan pusat kota yang gemerlap, ratusan warga disana terpaksa hidup dalam gelap, tanpa puskesmas dan sekolah.

Angin berhembus pelan. Semburat awan putih menghiasi langit cerah pagi itu. Belasan kapal nelayan bersandar di bibir pantai Taluak Buo. Ombak kecil berlari di sela-sela kaki warga yang menyusuri bibir pantai. Agak ke tengah laut, lima pemuda tanggung asyik bercengkrama di atas balai-balai Keramba Jala Apung (KJA) , entah membicarakan apa. Di bibir pantai, di bawah pohon kelapa, tiga nelayan sedang memperbaiki jaring bagan yang koyak.

Taluak Buo tidak pernah menggeliat. Daerah ini seakan tidak pernah tersentuh derap pembangunan. Rumah kayu, gelap tanpa listrik saat malam, tidak ada sekokah, tanpa puskesmas, rendahnya tingkat pendidikan warga adalah cerita nyata dari Taluak Buo. Mirisnya, kampung nelayan yang menghadap langsung ke Samudera Hindia itu adalah bagian Kota Padang, ibukota Provinsi Sumbar.

Taluak Buo berada paling selatan Kota Padang. Daerah ini masuk dalam kecamatan Bungus Teluk Kabung. Dalam hirarki pemerintahan, Taluak Buo yang berpenduduk 35 KK ini adalah bagian dari Kelurahan Teluk Kabung Tengah. Setelah melewati jalur darat dari Kota Padang, kita masih diharuskan menempuh perjalanan laut sekitar 25 menit dari Bungus untuk sampai ke daerah ini. Trasportasi laut satu-satunya sarana angkutan warga jika ingin mengunjungi Kota Padang.

“Hidup kami sarupo lauk dalam kolam. Baputa-puta disinan sajo. Indak adoh barubah. Jankan ka tamat sakolah, SD dua jam sajo indak pulo tamek” Zardi, ketua RW 4 Taluak Buo mengawali pembicaraan di ruang Pondok Pesantren Dhuafa Nusantara saat kunjungan ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sumbar Syaharman Zanhar, Minggu (20/4) lalu.

Sejak awal warga Taluak Buo hidup tanpa aliran listrik. Saban malam masyoritas warga diterangi cahaya dari lampu “togok”. Meski demikian, beberapa warga ada juga yang memiliki genset sendiri. Maka tidak heran ditengah kesederhanaan Taluak Buo, kita masih menyaksikan tiga atau empat unit antena UHF terpancang di samping rumah warga.

Derita warga bukan cuma itu. Daerah yang semua penduduknya berprofesi nelayan ini, juga tidak memiliki sekolah. Awalnya, jelas Zardi ada sebuah SD negeri di daerah itu, yaitu SDN 23. Namun sejak berdiri tahun 1981 silam, sekolah ini tidak pernah berkembang. Keterbatasan transportasi membuat guru malas mengajar di sana. Akibatnya murid terlantar. Dan gedung sekolah itu ambruk.

Masih bisa disaksikan bangunan permanen tanpa atap berdiri menghadap laut. Sejak 2002 silam, sebagian bangunan yang masih layak dimanfaatkan Yayasan Isafat membuat pondok pesantren. Sekarang pondok yang diberi nama Pondok Pesantren Terpadu Dhuafa Nusantara ini memiliki 37 siswa dari berbagai provinsi di Indonesia. Praktis pesantren setingkat MTSn ini menjadi satu-satunya sekolah di Taluak Buo.

“Anak-anak yang duduk di SD, bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Koto di tepi,” kata salah seorang warga. Kata tepi adalah sebutan warga Taluak Buo untuk daerah diseberang sana. Ada 20-an anak-anak Taluak Guo yang bersekolah di tepi. Saban pagi, bocah-bocah mungil ini harus mengarungi samudera sepanjang 3 mil atau 25 menit perjalanan dengan perahu, demi menggapai cita-cita.

“Kalau hujan agak deras, anak-anak tidak jadi ke sekolah. Karena biasanya pasang naik dan gelombang tinggi. Setiap pagi ada dua sampai empat perahu yang menjemput kesini. Ongkosnya Rp 2 ribu pulang pergi. Saya punya anak tiga yang sekolah di tepi, dua SD satu SMP,” tambahnya.

Sama halnya dengan sekolah, Taluak Buo juga tidak punya puskesmas. Warga yang sakit harus menyeberangi lautan ke Puskesmas terdekat di Bungus Teluk Kabung. “Lah sering kami dijanjikan untuk dibuatkan jalan darat. Sudah puluhan kali tanah dipatok. Namun sampai kini janji itu tidak terealisasi. Dulu pernah juga ada anggaran Rp 200 juta untuk buat jalan, nyatanya juga tidak ada. Kami sudah putus asa dan bosan dengan janji-janji,” Zardi menjelaskan.

Hampir disetiap momen pemilihan anggota DPR atau kepala daerah, pejabat selalau mendatangi mereka. Warga dijanjikan macam-macam, mulai dari pembuatan jalan, penambahan fasilitas sampai ada yang mengusulkan untuk memindahkan mereka. “Jujur kami terisngung dengan pernyataan itu. Apa kami ini orang primitif, orang kubu yang harus dimasyarakatkan,” katanya.

Zaman memang terus berubah, namun Teluk Buo masih seperti itu. Termajinalkan ditengah derapnya pembangunan Kota Padang. Mereka menunggu perhatian. Karena jangankan walikota, walinagari saja kata warga belum pernah sekalipun berkunjung ke daerah tempat ombak saling mendahului ini. (nto)